VIVAnews - Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Malaysia, Zahid Hamidi mengadakan pertemuan di Gedung Departemen Pertahanan, Selasa 30 Juni 2009. Ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Menurut Juwono Sudarsono, selain membahas soal industri pertahanan antar dua negara, dua Menhan juga membahas soal hubungan dua tentara yang memanas gara-gara sengketa Ambalat. "Beliau menyarankan memperdalam kunjungan-kunjungan informal antara tokoh pemerintah dan tentara dua belah pihak," kata Juwono dalam konferensi pers, Selasa siang.
Upaya saling kunjung supaya rukun akan dimulai dari Departemen Pertahanan masing-masing negara. "Kerjasama kita lebih dari 30 tahun, sejak awal 1970-an. Sudah ada 2-3 generasi yang bertugas di masing-masing Departemen Pertahanan," tambah Juwono.
Untuk meredakan ketegangan di Ambalat, tentara dua negara juga bersepakat mengatur patroli dua negara di blok yang dipersengketakan itu. "Agar tidak dilihat sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran batas," ujar Juwono.
Sementara, Zahid Hamidi mengatakan kunjungan kedua belah pihak akan mempererat asimilasi informal, baik tentara maupun pemerintah. "Kalau dapat dilakukan rasa panas bisa didinginkan," tambah pria yang masih keturunan Yogyakarta dan fasih berbahasa Jawa ini.
Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.
Menurut data TNI Angkatan Laut, selama periode Januari-April 2009 telah ada sembilan kali pelanggaran kapal Malaysia. Beberapa hari kemudian, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan pelanggaran Malaysia pada 2007 sebanyak 76 kali, pada 2008, ada 23 kali, sedangkan pada 2009 sudah 11 kali.
Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979. Malaysia juga mengklaim kapal-kapal RI telah melanggar batas wilayahnya sebanyak 13 kali.
TPP ASN Pemkot Semarang Akan Dipotong 15 Persen per Hari jika Bolos Usai Lebaran
Hingga saat ini BKPP belum menerima laporan adanya ASN yang membolos.
