DPR: Pemerintah Harus Usut Senjata Pindad
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah melakukan pengusutan terhadap penyitaan puluhan senjata yang disita aparat Bea Cukai dan Kepolisian Filipina miliki PT Pindad.
"Ini harus diusut," kata Anggota Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza Mahendra dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2009.
Yusron juga meminta Departemen Pertahanan, Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan koordinasi dalam mengusutan itu. "Dilihat apakah pengiriman itu ilegal atau tidak," kata dia.
Petugas Bea Cukai Filipina menahan sebuah kargo berbendera Panama bernama Capt Ufuk yang sedang berlabuh di lepas pantai Mariveles Kamis pekan lalu. Petugas menemukan 50 senapan buatan Pindad sejenis SS1-V1 dan beberapa perlengkapan militer lainnya.
Petugas juga menemukan 10 peti kayu kosong. Mereka menduga isinya sudah dipindahkan sebelum aparat memeriksa kapal tersebut.
Yusron menjelaskan Filipina tidak mungkin mempermasalahkan pengiriman senjata itu jika PT Pindad memiliki dokumen yang lengkap. "Masa pesanan sendiri dinyatakan penyelundupan," kata dia.
Guna mengklarifikasi Dewan dan pemerintah akan membicarakan hal ini dalam rapat kerja Politik Hukum dan Keamanan pada Selasa, 1 September 2009. Pemerintah akan diwakili Departemen Pertahanan, Hukum dan HAM serta Kepolisian.
Seperti diberitakan sebelumnya, polisi setempat menduga senjata tersebut akan digunakan sindikat internasional. Pengiriman itu untuk memasok senjata dan amunisi kepada kelompok teroris dan organisasi kriminal di Asia dan Afrika.
PT Pindad sendiri mengaku senjata tersebut merupakan senjata pesanan Mali dan Filipina. Pindad membantah tudingan senjata tersebut dijual secara ilegal. Perusahaan negara itu menerima pesanan 10 pucuk pistol P2 Pindad dari Persatuan Menmbak Filipina. Bersamaan dengan itu Pindad juga mengirimkan pesanan dari Mali berupa 100 pucuk senapan SS1-V1.
Pesanan tersebut dimuat dalam 20 kotak. Sebanyak satu kotak merupakan pesanan untuk Filipina. Seluruh pesanan dikirimkan dalam satu kapal kargo.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
