VIVAnews - Pemerintah dinilai tidak serius menanggulangi masalah banjir, meski potensi banjir di Jakarta terus meningkat. Padahal anggaran untuk menanggulangi banjir terus meningkat tiap tahunnya.
Demikian disampaikan Direktur Institut Hijau Indonesia, Slamet Daroyni dalam diskusi 'Jakarta, (selalu) Berpotensi Banjir' di Mayapada Tower, Jakarta, Senin 31 Agustus 2009. "Penanganan banjir tidak serius, padahal anggaran terus meningkat," kata Slamet.
Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir pada tahun 2002 sebesar Rp 294 milyar, tahun 2006 sebesar 1,6 trilliun, dan tahun 2007 dialokasikan sebesar 2,07 triliun. "Berapa untuk tahun 2009? Ternyata besarnya anggaran tidak menjamin penanggulangan banjir," kata dia.
Dia mengatakan anggaran penganggulangan banjir yang terus meningkat itu tidak jelas pengalokasiannya, apakah di tingkat fisik atau emergensinya. Tapi, lanjut dia, faktanya pada 2004 masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya (saat banjir) di beberapa titik. Selain itu masih banyak masyarakat yang tinggal di bawah jembatan. "Jika pemerintah serius anggaran itu bisa digunakan untuk membina masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi banjir," kata dia.
Menurut dia, tanggung jawab penanggulangan banjir di Jakarta harus ditangani terpadu oleh berbagai dinas pemerintahan. Karena, lanjut dia, selama ini seolah hanya dibebankan kepada dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) saja. "Seolah-olah banjir itu tidak ada kaitannya dengan dinas lain, kecuali dinas PU," kata dia.
Dalam menanggulangi banjir, lanjut dia, pemerintah harus melibatkan masyarakat. "Untuk menggulangi banjir, seharusnya revitalisasi dan pengambilan kebijakan harus bersifat based on community," jelasnya.
KPU Undang Anies dan Ganjar Hadiri Penetapan Pemenang Pilpres 2024
KPU RI memastikan juga mengundang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu, 24 April 2024.
