VIVAnews - Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih rumah dinas pejabat teras pemda, karena masa kerjanya sudah selesai.
Jumlah rumah dinas yang dimiliki NTB mencapai 700 unit, sebanyak 52 unit rumah dihuni oleh mantan pejabat eselon II. Dari 52 unit rumah itu, 29 unit rumah masih dihuni. Namun sudah ada itikad baik dari mereka untuk mengembalikan asset daerah tersebut.
Kepala Biro Umum Setda NTB Iswandi mengatakan tinggal tujuh unit rumah yang belum dikembalikan ke pemerintah, dan penghuni tujuh rumah itu berencana membeli rumah yang sudah mereka tempati bertahun-tahun itu.
Namun kepemilikan rumah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pengelolaan asset pemerintah daerah.
"Mereka memang mau membeli, tapi kan harus melalui persetujuan DPRD karena itu terkait dengan Peraturan Daerah," kata Iswandi kepada wartawan di Mataram Senin 7 September 2009.
Pendataan terhadap asset milik daerah tersebut sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Rencananya pemerintah NTB akan meminta pengembalian tujuh unit rumah yang masih dikuasi mantan pejabat.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo, Amir Halid kini terus berlanjut dan belasan korbannya sudah melapor ke Polisi.
